Tulang Bawang, Lampung | Lintar Journal.com
Dugaan penyimpangan dana pendidikan kembali mencuat di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Oknum Kepala Sekolah di SD Negeri 02 Dwi Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, diduga menghambur-hamburkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan cara membagikan uang kepada sejumlah pihak setelah pencairan dana tersebut.
Sekolah yang diketahui memiliki sekitar 500 siswa itu setiap tahun menerima dana dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, fasilitas sekolah, hingga kebutuhan siswa.
Namun informasi yang beredar justru mengarah pada dugaan praktik mencurigakan. Oknum kepala sekolah berinisial Parida disebut kerap membagikan uang kepada sejumlah awak media dengan dalih “uang langganan koran.” Praktik tersebut diduga bertujuan agar berbagai persoalan di sekolah tidak sampai menjadi sorotan publik.
Pembagian uang tersebut disebut dilakukan melalui staf tata usaha sekolah bernama Sitik, yang dipercaya menyalurkan uang titipan dari kepala sekolah.
Dalam keterangannya pada Jumat (13/03/2026), Sitik mengaku hanya menyampaikan amanah dari atasannya.
> “Bang, saya dititipin Bu Parida uang sebesar Rp100.000 untuk abang. Uang untuk apa saya juga tidak tahu. Jumlahnya juga beda-beda, tidak sama,” ujarnya di ruang kerja sekolah.
Pernyataan tersebut langsung memicu kecurigaan kuat bahwa dana yang dibagikan kemungkinan berasal dari anggaran sekolah yang baru dicairkan.
Padahal sebelumnya, pihak Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang telah mengingatkan bahwa dana BOS tidak boleh digunakan sembarangan di luar ketentuan. Jika dana tersebut dipakai tidak sesuai laporan pertanggungjawaban (SPJ), maka berpotensi menjadi temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Tak hanya soal dugaan pembagian uang, sumber di lingkungan sekolah juga mengungkapkan bahwa oknum kepala sekolah tersebut disebut jarang berada di sekolah, sehingga semakin memperkuat sorotan terhadap pengelolaan dana pendidikan di lembaga tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar:
Apakah dana BOS benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa, atau justru menjadi “alat pengamanan” agar berbagai persoalan di sekolah tidak terungkap?
Hingga berita ini diterbitkan, oknum kepala sekolah Parida belum berhasil dikonfirmasi. Upaya menghubungi melalui telepon maupun pesan WhatsApp belum mendapat tanggapan.
Masyarakat kini mendesak Dinas Pendidikan serta aparat pengawas segera turun tangan melakukan audit dan investigasi menyeluruh. Pasalnya, jika dugaan ini benar, maka bukan hanya soal pelanggaran administrasi, tetapi juga pengkhianatan terhadap hak pendidikan ratusan siswa di sekolah tersebut. (mediaviral.co)
0 Comments