Tulang Bawang Barat (TBB), Lampung — Lintas Journal.com
Dugaan sikap tidak kooperatif ditunjukkan Kepala SDN 1 Lambu Kibang, Pujiati, saat dimintai tanggapan oleh wartawan terkait pemberitaan proyek Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun anggaran 2025. Program yang dialokasikan untuk renovasi dua ruang kelas dan pembangunan dua ruang kelas baru (RKB) tersebut diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi RAB.
Sebelumnya, pemberitaan mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan proyek tersebut sempat viral di sejumlah media online pekan lalu.
Tidak Terima Dimintai Klarifikasi
Kedatangan wartawan Adi Gunawan ke sekolah bertujuan meminta klarifikasi langsung kepada kepala sekolah. Namun, menurut Adi, Pujiati justru memberikan respons kurang baik dan terkesan menantang.
“Tanggapan apa? Kalian sudah memberitakan sekolah kami, dan itu sudah banyak orang yang membaca,” ujar Pujiati dengan nada kesal, seperti ditirukan Adi.
Selain itu, Pujiati juga menanggapi keterangan Bendahara P2SP yang sebelumnya menyebut rangka baja ringan dibongkar dan diganti seluruhnya.
Keterangan itu tidak benar. Yang diganti hanya atapnya saja. Untuk rangka baja, masih memakai baja lama, hanya disulam pada bagian yang rusak,” kata Pujiati.
Diduga Gunakan Baja Ringan Tanpa Label SNI
Saat ditanya apakah sulaman rangka baja pada dua ruang kelas tersebut menggunakan baja ringan berlabel SNI, Pujiati tidak memberikan jawaban. Padahal hasil investigasi wartawan pekan lalu menyebutkan baja ringan yang digunakan tidak memiliki label SNI. Temuan itu juga dibenarkan oleh kepala tukang yang bekerja di lokasi.
Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, melalui Bandri, sebelumnya dengan tegas menyampaikan bahwa penggunaan material tanpa SNI tidak diperbolehkan.
“Jika tidak berlabel SNI, itu tidak boleh dipasang,” tegas Bandri saat dihubungi wartawan via telepon dan WhatsApp.
Menyikapi ungkapan dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tulang Bawang Barat
( TBB) seharusnya Mujiati lebih berhati hati untuk mengawasi dan menerapkan kegiatan tersebut
Melihat respons kepala sekolah yang dinilai arogan serta ditemukannya indikasi penggunaan material tidak sesuai standar, Adi Gunawan menduga adanya potensi kongkalikong antara pihak sekolah, P2SP, maupun konsultan pengawas.
Hal ini seharusnya jika diawasi dan dikontrol dengan benar, tidak mungkin pekerjaan revitalisasi bisa kecolongan seperti itu,” ungkap Adi.
Ia meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TBB, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, serta PPK dari proyek revitalisasi untuk segera melakukan cek ulang agar pelanggaran serupa tidak terjadi di sekolah lain.
“Kami minta pihak terkait turun langsung dan memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi,” ujarnya menegaskan. (Lintas Journal. com)
0 Comments